Islam, Politik dan Transformasi Sosial

Bagi yang percaya akan adanya Tuhan, agama merupakan elemen paling mendasar dalam kehidupan. Dikatakan mendasar karena ia tidak saja menyangkut tentang keyakinan (al-iman) pemeluknya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Agama merupakan seperangkat nilai (al-qiyyam) dan aturan (al-ahkam) yang dipercaya serba lengkap dan sempurna (syumuliyah).

Islam dan Politik

Pandangan Islam tentang politik ini dapat ditelusuri dari konsepnya mengenai Tuhan, manusia dan alam semesta, sebagai satu kesatuan yang satu sama lainnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Kitab suci Al-Qur'an memberikan petunjuk bagaimana manusia dapat mencapai kehidupan yang selaras dan bermakna dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia atau masyarakatnya, dengan gejala-gejala alam yang mengitarinya, dan yang lebih penting lagi adalah dalam hubungannya dengan penciptanya – Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Hal ini menyiratkan bahwa kandungan isi Al-Qur'an mencakup empat aspek fundamental dari hubungan manusia. Pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ketiga, hubungan manusia dengan sesamanya. Dan Keempat, hubungan manusia dengan alam semesta. Jadi kebahagiaan hidup manusia menurut Islam adalah jika orang itu menemukan keselarasan yang lengkap di dalam empat aspek hubungan tersebut.

Islam, merupakan sebuah agama penyatu yang lengkap (a religion of complete integration), yang mengajarkan mengenai pembangunan manusia melalui integrasi yang utuh dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dan dengan alam semesta. Hal ini terjadi karena berdasar pada keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa dalam seluruh eksistensi-Nya. Akibatnya memberi pengertian bahwa Islam merupakan jalan hidup (the way of life) yang sempurna, memenuhi seluruh aspek dan seluruh institusi keberadaan manusia. Seorang Muslim percaya bahwa Islam menyediakan pedoman untuk segala segi kehidupan (individu dan sosial, material dan spiritual, hukum dan kebudayaan, ekonomi dan politik, nasional dan internasional). Sebab, sekali lagi karena Islam merupakan jalan hidup yang total dan utuh, menyangkut ukhrawi dan duniawi.

Islam adalah seperangkat keyakinan dan tata peribadatan. Juga sebuah sistem hukum yang total dan utuh. Peradaban dan kebudayaan, oleh karenanya menyediakan sistem politik dan metode pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, agama dan politik adalah merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Islam dan umat Islam memberi perhatian besar pada masalah politik. Karenanya politik yang diartikan sebagai cara dan upaya untuk menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat aturan main [undang-undang] guna mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.

Dalam hal ini, Ibnul Qayyim mengemukakan, "Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul untuk menurunkan kitab-kitab suci-Nya, agar manusia melaksanakan keadilan yang ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip langit dan bumi. Jika keadilan muncul dan terlihat dalam bentuk apapun, maka itulah syari'at Allah dan agama-Nya. Bahkan Allah SWT telah menjelaskan bahwa garis-garis yang telah ditetapkan itu dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan di kalangan hamba-hamba-Nya dan agar manusia berbuat adil di muka bumi. Cara apa pun yang ditempuh jika sesuai dengan garis-garis yang telah dijelaskan untuk mewujudkan keadilan adalah bagian dari agama dan tidak bertentangan dengannya. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa politik yang berkeadilan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh syari'ah, melainkan ia sesuai dengan apa yang dibawa oleh syari'ah dan bahkan bagian integral dari padanya."

Politik dan Transformasi Sosial

Politik dalam pengertian dan pemahaman tersebut diatas diarahkan untuk terciptanya sebuah kehidupan individu dan masyarakat yang sejahtera lahir-batin, duniawi-ukhrawi. Sejatinya, cita-cita tersebut adalah cita-cita universal umat manusia. Karena itu dambaan seluruh manusia sepanjang masa. Adalah Abu Hayyan al-Andalusi dalam kitab Tafsir Al-Bakhru al-Muhith, menafsirkan ayat 11 surat Al-Ra’ad dan ayat 52 surat Al-Anfal. Menurutnya, fenomena kenikmatan yang dikaruniakan Allah kepada manusia diejawantahkan dalam bentuk kesentosaan, kejayaan, kemakmuran, keamanan (kestabilan), dan banyaknya pendukungnya. Semua itu menggambarkan suatu kehidupan yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud, mencakup dimensi moral spiritual dan dimensi fisik material. Wujud kesejahteraan pada dimensi moral spiritual termanifestasikan dalam kehidupan individu dan sosial yang aman dan merdeka. Sedangkan wujud kesejahteraan fisik material termanifestasikan seutuhnya dalam kemakmuran yang merata. Puncaknya adalah kehidupan yang adil-makmur, seimbang, sejahtera, dan diridhai Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Karenanya gerakan untuk mencapai cita-cita politik tersebut harus melibatkan semua unsur. Pemerintah (negara) di satu sisi dan masyarakat di sisi lain harus dapat berperan secara maksimal dan proposional untuk mencapai cita-cita tersebut. Meminjam istilah Alfred Stefan, yang membagi masyarakat dalam dua batasan yaitu, “Masyarakat sipil” diartikan sebagai arena tempat berbagai gerakan sosial (seperti himpunan ketetanggaan, kelompok wanita, kelompok keagamaan, dan kelompok intelektual) serta organisasi sipil dari semua kelas (seperti ahli hukum, wartawan, serikat buruh, dan usahawan). Mereka berusaha untuk menyatukan diri dalam suatu wadah atau himpunan agar dapat mengekspresikan aspirasi, kreatifitas serta memajukan pelbagai kepentingan mereka. 

Sedangkan “masyarakat politik” diartikan sebagai arena tempat masyarakat bernegara secara khusus, mengatur dirinya dalam kontestasi (contestation) politik guna memperoleh kontrol atas kekuasaan pemerintah dan aparat negara. Kedua unsur tersebut (pemerintah dan masyarakat) merupakan kumpulan manusia (warga negara) yang memiliki fungsi masing-masing. Fungsi pemerintah dipegang oleh pemerintah (negara), sedangkan fungsi-fungsi politik dipegang oleh masyarakat. Yaitu warga negara yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan. Biasanya fungsi itu dilaksanakan oleh infrastruktur politik.