Untuk pembelaan dan mempertahankan kepercayaan di hadapan pasar dan di depan publik, pemerintah menganggap bahwa kemerosotan nilai tukar dan hampir seluruh indikator ekonomi disebabkan oleh faktor eksternal. Argumen ini wajar karena respons kebijakan selama ini tidak menghasilkan dampak yang dapat menahan kemerosotan ekonomi lebih jauh.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan turun lagi di bawah yang dicapai pada kuartal pertama tahun ini. Kinerja ekspor merosot sangat jauh dengan pencapaian hanya 64 miliar dolar AS pada periode Januari-Mei 2105. Padahal periode yang sama tahun lalu mencapai 73 miliar dollar AS. Bahkan, pernah kinerja ekspor tahun-tahun sebelumnya mencapai hampir 100 miliar dolar AS per satu kuartal, sehingga ekspor Indonesia dalam satu tahun pernah mencapai 200 miliar dolar AS.
Prestasi ekspor seperti ini tentu sulit dicapai oleh pemerintah saat ini, meskipun visi-misinya dipancangkan jauh lebih tinggi dari pemerintah yang ditinggalkannya. Sekarang kinerja ekspor yang jatuh ini menyebabkan daya tahan ekonomi sangat rapuh. Defisit neraca berjalan akan terus menganga. Perolehan devisa sekarang berasal dari arus modal masuk dan sebagian didominasi oleh arus modal portofolio. Dengan indikator ekonomi yang lemah seperti ini, maka sulit bisa dikatakan nilai tukar rupiah stabil pada level Rp 13.000 per dolar AS.
Perilaku Rupiah
Coba kita perhatikan bagaimana perilaku rupiah selama masa dua tahun terakhir Presiden SBY dan masa awal pemerintahan Jokowi. Pada kedua periode ini perilaku rupiah menunjukkan perkembangan yang sama, terus melemah dan masih belum memperlihatkan tanda-tanda membaik karena indikator di belakangnya juga tidak menunjukkan perbaikan.
Bahkan, harapan agar penurunan nilai tukar berhenti di tangan pemerintah baru tidak terjadi. Pasar tidak melihat ada respons kebijakan yang baik dari tim ekonomi baru. Akhirnya momentum perbaikan ekonomi dari pemerintah baru terlewatkan begitu saja. Sampai saat ini tidak ada indikasi yang menunjukkan ke arah perbaikan indikator-indikator ekonomi yang akan menopang perbaikan nilai tukar.
Nilai tukar pada masa Presiden SBY pernah di bawah Rp 9.000 per dolar AS dan masih cukup kuat pada akhir tahun 2011. Tetapi pada 2011 menuju 2012 terjadi peristiwa penting yang tidak diantisipasi oleh pemerintah SBY, yakni surplus neraca berjalan lenyap. Neraca perdagangan jatuh dari surplus besar 26 miliar dolar AS menjadi defisit (minus) 1,67 miliar dolar AS. Defisit ini terus berlanjut pada tahun 2013, di mana neraca perdagangan menurun menjadi minus 4,1 miliar dolar AS.
Tidak ada kebijakan yang signifikan untuk mengatasinya dan keadaan seperti ini dibiarkan saja. Bahkan saran-saran ekonom untuk memperbaiki neraca perdagangan dari sisi fiskal (penyesuaian harga minyak) tidak ditanggapi, terutama menahan impor minyak yang berlebihan karena harganya rendah dan rawan penyelundupan.
Dengan indikator yang buruk dari sektor ekonomi luar negeri dan sekaligus ketiadaan respons kebijakan terhadap masalah defisit berganda tersebut, maka tidak bisa dimungkiri rupiah terus bergerak turun melemah menembus angka Rp 10.000. Terakhir pada masa pemeritahan SBY rupiah terpuruk menembus angka Rp 12.000 per dolar AS. Jadi kemerosotan nilai tukar sudah terjadi pada dua tahun terakhir pemerintahan SBY.
Faktor Ekonomi-Politik
Bagaimana perilaku rupiah pada masa Jokowi? Sukses demokrasi adalah modal politik yang kuat untuk mengubah keadaan ekonomi tersebut, minimal menahan laju kemerosotan nilai tukar dengan cara memperbaiki defisit nercara perdagangan dan nerara berjalan yang ada. Momentum awal pemerintahan hasil dari demokrasi sebenarnya memberikan harapan baru dan kepercayaan yang besar.
Tetapi modal politik tersebut lenyap ketika harapan publik pada figur kabinetnya kurang menggembirakan. Ekspektasi publik dan pasar luruh sehingga upaya untuk mengembalikan kepercayaan tidak bisa diwujudkan. Lebih tidak dipercaya lagi ketika tidak ada respons kebijakan yang memadai untuk mengatasi berbagai masalah yang sudah jelas penyebabnya. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja nilai tukar melemah dari Rp 12.000 per dolar AS menjadi Rp 13.000 per dolar AS.
Setelah pembentukan kabinet, pada satu kuartal pertama tidak muncul respons kebijakan yang diharapkan pasar untuk mengatasi masalah yang sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelum pemerintah baru. Bahkan tidak juga ada kebijakan yang memadai pada kuartal berikutnya, sehingga pasar sudah bisa menilai bahwa pemerintah dan tim ekonomi tidak bisa menjawab tantangan permasalahan ekonomi dengan kebijakan yang tepat.
Yang terjadi justru perkelahian politik silih berganti di kalangan internal pemerintahan sendiri. Kabinet menjadi tidak produktif sehingga menghancurkan peluang emas untuk perbaikan ekonomi. Aktor-aktor politik di dalam pemerintahan saling merusak modal politik yang diperoleh dari sukses demokrasi Pemilu 2014. Dengan kondisi politik internal seperti ini, maka peluang emas momentum politik sirna. Kabinet tidak memiliki fondasi yang kuat untuk menjalankan politik ekonomi dan kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah ekonomi yang sudah masuk ambang fase krisis.
Kepercayaan pasar terhadap tim ekonomi merosot jatuh. Keputusan politik reshuffle kabinet sudah merupakan keniscayaan untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Kemerosotan nilai tukar dan indikator ekonomi pada awal pemerintahan Jokowi ini disebabkan oleh gabungan faktor-faktor politik dan faktor ekonomi itu sendiri (eksternal dan internal).
Faktor politik yang buruk menyebabkan momentum membangun kepercayaan baru berlalu. Itu terefleksi pada kinerja ekonomi yang terus merosot hanya dalam beberapa bulan saja sepanjang pemerintahan baru. Hanya dalam waktu tiga bulan nilai tukar rupiah merosot sampai Rp 12.750 per dolar AS. Sekarang faktual rupiah sudah melemah menjadi Rp 13.300 per dolar AS.
Faktor eksternal memang ada, di mana permintaan global melemah sejalan dengan penurunan ekonomi Tiongkok dan rencana Bank Sentral AS menaikkan suku bunga. Harga-harga internasonal dari komoditas ekspor, terutama bahan mentah menurun. Tetapi keadaan ini tidak bisa sepenuhnya dijadikan alasan kita tidak bisa berbuat maksimal. Pemerintah India dan Filipina bisa menjadi contoh karena cukup berhasil mengatasi tantangan eksternalnya.
Jadi, faktor politik dan pemerintahan juga memberi andil besar terhadap kemerosotan ekonomi dan nilai tukar pada saat ini. Nilai tukar masih di persimpangan jalan, mengambang belum stabil. Jika keadaan ini terus berjalan, maka jangan harap akan ada perbaikan nekonomi, khususnya perbaikan nilai tukar di waktu-waktu mendatang.
Didik J Rachbini - Ekonom dan Pengajar di berbagai Perguruan Tinggi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar