Mr I Don’t Care

Demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih terjadi dimana-mana. Tuntutannya satu, turunkan harga BBM. Reaksi serupa juga terjadi di Senayan. Kendati para wakil rakyat, sesuai dengan posisi politiknya, masih berbeda pendapat. Namun lima fraksi dengan tegas menyatakan menolak langkah pemerintah ini. Boleh dikatakan kebijakan ini memang kontroversial, sebab mengundang pro dan kontra yang sangat tajam. Sampai kapan aksi-aksi demo itu akan berjalan? Apakah ada kecenderungan membesar atau akan mereda dengan sendirinya. Lalu bagaimana kelanjutan proses politik di DPR dengan adanya usulan penggunaan hak angket dan bahkan, kabarnya mulai bergulir wacana impeachment terhadap Presiden Soesilo Bambang Yudoyono (SBY).

I don’t care

Mungkin ada yang berpikir biarkan saja aksi-aksi demo itu karena nanti akan berhenti dengan sendirinya. Demikian juga persoalan politik di DPR karena akhirnya akan dimenangkan oleh kelompok yang propemerintah. Bukankah ada Partai Golkar, Partai Demokrat dan juga partai-partai lain yang sekarang berada di belakang pemerintahan SBY-Kalla. Tetapi persoalan ini tak boleh dianggap enteng. Bukan tidak mungkin kekecewaan rakyat yang begitu mendalam akan berdampak buruk dan berakumulasi.

Tiap tokoh memiliki ungkapan khas, demikian kata pakar politik UGM Riswandha Imawan. Almarhum Adam Malik tersohor dengan ungkapan “semua bisa diatur.” Almarhum pelawak Gepeng kondang dengan “Untung ada saya.” Sedang mantan Presiden Gus Dur populer karena “Gitu aja koq repot.” Sekarang, selorohan “I don’t care” (saya tidak peduli) lekat dengan sosok Presiden SBY.

Memang, Presiden SBY sudah menyatakan siap tidak populer ketika mengambil kebijakan menaikan harga BBM. Kebijakan ini, kata SBY, ibarat sebuah pil pahit yang akan menyelamatkan ekonomi bangsa ini. Dan saya siap tidak populer. Akan tetapi bukan lantas menutup mata dan telinga atas munculnya berbagai aspirasi dan gejolak di masyarakat. Penting untuk mencari titik temu dalam menanggapi aspirasi-aspirasi tersebut.

Rakyat Miskin Bertambah

Freedom Institute, pada 26 Februari 2005, memasang iklan di sebuah harian surat kabar terkemuka dengan titel Mengapa Kami Mendukung Pengurangan Subsidi BBM?. Pada iklan yang didukung 36 tokoh intelektual tersebut, disebutkan berdasarkan penelitian LPEM UI, kenaikan harga BBM sebesar 30 persen akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 2,18 persen. Namun data ini terbantahkan oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data terakhir BPS menyebutkan, penduduk miskin di Indonesia jumlahnya mencapai 40 juta orang, naik 2% dibanding tahun lalu. Data BPS ini ternyata berseberangan dengan LPEM UI. Tegasnya, kenaikan harga BBM bukannya mengurangi penduduk miskin tetapi justru menambah jumlah penduduk miskin. Berdasar data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran Rp 122.755 per kapita berjumlah 36,14 juta orang (16,66 persen). Sementara penduduk yang sedikit di atas garis kemiskinan 22 juta orang. (Suara Merdeka, 14/03)

Hasil penelitian BPS, setelah mendapat kucuran kompensasi dana BBM, rakyat miskin jumlahnya bisa berkurang dua persen. Tetapi dari mereka yang rentan miskin menjadi miskin betulan mencapai empat persen. Dengan begitu kenaikan BBM akan menambah jumlah orang miskin dua persen. Perhitungannya, akibat kenaikan BBM maka inflasi akan mencapai delapan hingga sembilan persen. Elastisitas inflasi terhadap garis kemiskinan sebesar 1,3 persen, berarti jika harga naik 10 persen, garis kemiskinan akan naik 13 persen.

Berdasarkan perhitungan itu, garis kemiskinan pada 2005 bisa sekitar Rp 140.000 per kapita. Kenaikan garis kemiskinan inilah yang akan membengkakkan jumlah orang miskin. Apalagi data Susenas juga membuktikan program pemberantasan kemiskinan tidak berjalan dengan baik. Terbukti rakyat miskin yang mendapatkan kartu sehat hanya 26,53 persen, beasiswa 33,34 persen, beras untuk rakyat miskin 25,93 persen, kredit usaha di bawah Rp 10 juta cuma 9,89 persen. Kalaupun dana kompensasi tersalurkan secara sempurna, menurut studi dari IPB, hasilnya tidak banyak berarti untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kenapa? Karena daya beli rakyat hanya meningkat 0,6 persen, sementara inflasi akibat BBM naik 2,8 persen sampai 3,02 persen.

Dana kompensasi BBM, menurut iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Departeman Komunikasi dan Informatika menyebutkan, Rp 5,6 triliun, disalurkan untuk beasiswa 9,6 juta siswa miskin. Kemudian, Rp 5,4 triliun untuk subsidi beras bagi 8,6 juta keluarga miskin, Rp 3,3 triliun untuk dana bantuan bagi 11.000 lebih desa tertinggal dan Rp 2,1 triliun untuk pengobatan gratis bagi 36 juta rakyat miskin. Namun kenyataannya, dana kompensasi BBM yang katanya akan dinikmati oleh puluhan juta rakyat miskin tersebut, hingga hari ke 15 pasca kenaikan harga BBM, belum ada tanda-tanda dana itu disalurkan.

Inilah realitanya, dampak yang timbul dari kebijakan kenaikan harga BBM yang umurnya belum sampai satu bulan. Sebuah pilihan yang telah diambil Presiden SBY, sampai-sampai dia siap untuk tidak populer. Seharusnya SBY tidak boleh menyatakan: “I don’t care with my popularity” sebab dia terpilih adalah karena popularitasnya. Bukan karena pengetahuan masyarakat tentang kapasitas dan kapabilitasnya menjalankan mesin pemerintahan. Sikap semacam ini sangat kontraproduktif sebab bisa menyulut penolakan yang makin keras terhadap langkah-langkah kebijakan yang diambilnya. Bukan mustahil SBY dinilai masyarakat sesungguhnya ingin menyatakan “I don’t care with my people.” Semoga SBY sadar akan hal itu.